Jakarta, RMI NU Online
DR.KH. Amin Khaedari, M.Pd dalam jumpa pers 29 Juli 2010 menyatakan bahwa Tgl 24 September pengurus pusat rabithah ma'ahid Islamiyyah akan mengadakan raker PP RMI, yang mana focus utama dari raker adalah membahas nasib ponpes yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pertemuan yang akan diikuti pengurus Pusat RMI NU se-Indonesia itu akan menuntut kepada pemerintah agar lebih memerhatikan ponpes.
Selama ini, ujarnya, ponpes diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Padahal, ponpes yang juga menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia memiliki hak yang sama seperti layaknya lembaga pendidikan yang lainnya. Lulusan pondok pesantren, selama ini, belum diakui keberadaannya oleh pemerintah.
"Pondok pesantren yang berada di bawah naungan RMI NU, hanya Sidogiri (Pasuruan) dan Lirboyo (Kediri) yang lulusannya atau ijazahnya diakui oleh pemerintah. Sementara, pondok pesantren lain, tidak. Padahal, kalau bicara kualitas, lulusan pesantren juga tidak kalah dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya," terang Adhim.
Tidak hanya itu. Menurutnya, ponpes yang umumnya berada di pinggiran kota, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dari segi fisik. "Bantuan materi dari pemerintah untuk pesantren selama ini masih sedikit, seperti bantuan pengadaan laboratorium, dan sebagainya. Kalau pun ada, hal itu setelah era reformasi, sebelumnya tidak pernah ada," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar